Ecological fiscal transfers di India dan Indonesia

Saya membayangkan provinsi atau kabupaten yang punya hutan luas itu ibarat memakan buah simalakama.

Pada satu sisi, menjaga hutan dan sumberdaya terkait hutan memberikan sejumlah manfaat, misalnya berupa jasa ekosistem seperti penyerapan karbon dan pengaturan iklim. Jasa-jasa ini dinikmati banyak pihak termasuk pihak di luar provinsi atau kabupaten yang memiliki hutan tersebut.

Pada sisi lain, dengan menjaga hutan, provinsi atau kabupaten bersangkutan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan dan menjadikannya sumber pendapatan daerah. Dengan kata lain, manfaat dari menjaga hutan tersebut dinikmati luas tetapi biaya untuk menjaga hutan hanya ditanggung provinsi dan kabupaten tempat lokasi hutan saja. Antara manfaat dan biaya yang tidak sepadan ini menjadi salah satu alasan penting, mengapa hutan kian sulit dijaga, mengapa sumberdaya hutan terus-menerus terdegradasi. Buah simalakama seperti itu dialami oleh provinsi atau kabupaten yang punya hutan di Indonesia.

Bagaimana dengan India? Negara ini mengambil langkah terobosan. Negara bagian (state) di India menerima dana transfer berdasarkan luas hutan yang dimilikinya. Dana transfer umum dari pemerintah pusat kepada pemerintah negara bagian dibagikan berdasarkan indikator tutupan hutan (forest cover) bersama dengan indikator-indikator social-kependudukan berupa jumlah penduduk, perubahan demografis, pendapatan, dan luas wilayah. Di sana, tutupan hutan mewakili 7,5% dari seluruh bobot (100%) alokasi dana transfer.

Dengan skema transfer fiskal seperti itu, diperkirakan negara-negara bagian di India akan menerima jumlah transfer setara 90 triliun Rupiah yang dibagikan berdasarkan tutupan hutan mereka. Pada tahun 2020, jumlah itu diperkirakan meningkat sampai 160 triliun Rupiah. Sebagai sebuah perbandingan dengan Indonesia, seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) kita untuk tahun 2017 direncanakan sebesar 404 triliun Rupiah.

Sehubungan dengan dana transfer di India ini, contoh paling mirip dengan dana transfer di Indonesia adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Untuk bagian celah fiskal, perhitungan yang digunakan adalah kemampuan fiskal (fiscal capacity) dan kebutuhan fiskal (fiscal need). Indikator yang menyusun kebutuhan fiskal adalah jumlah penduduk, luas wilayah, pembangunan manusia, kemahalan konstruksi, dan PDRB.

Berbeda dengan India, Indonesia tidak menggunakan tutupan hutan sebagai salah satu indikator untuk membagikan DAU. Dengan demikian, pengaturan alokasi DAU yang berlaku saat ini tidak saja cenderung mendorong deforestasi dan degradasi hutan. Pengaturan DAU yang ada tersebut juga cenderung tidak adil bagi provinsi dan kabupaten kaya sumberdaya hutan. Provinsi dan kabupaten ini diminta untuk menjaga hutan; mereka lantas menyatakan diri menjadi provinsi/kabupaten konservasi, provinsi/kabupaten lestari, green province/district atau sejenisnya. Namun mereka dibiarkan menanggung sendiri biaya menjaga hutan, termasuk biaya dari hilangnya sebagian kesempatan mereka untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan daerah. Tanpa kompensasi apapun bagi mereka.***

Catatan: Saya menjabarkan teori dan praktik tentang ecological fiscal transfers lebih lanjut di sini.

Leave a Reply